Blitar – Komite Rakyat Pemberantasan Korupsi (KRPK) memperingati Hari Anti Korupsi yang jatuh setiap 9 Desember dengan menggelar aksi demo di Kantor Kejaksaan Negeri Kota Blitar dan Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Blitar pada Rabu (11/12/2024). Dengan membawa sejumlah poster ratusan massa KRPK mendatangi kedua kantor kejaksaa tersebut.
Aksi demo KRPK dalam rangka memperingati hari anti korupsi tersebut mendapatkan pengawalan dari aparat kepolisian Polres Kota Blitar.
Para pendemo membentangkan poster dan berorasi di depan kantor kejaksaan. Mereka memulai aksi pertama dengan demonstrasi di Kantor Kejaksaan Negeri Kota Blitar.
Ketua KRPK Mohammad Trijanto dalam orasinya mengatakan bahwa peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia ini menjadi momen bersejarah bagi kejaksaan. Menurutnya, kejaksaan harus menjadi cermin bagi masyarakat dalam upaya penindakan terhadap pemberantasan korupsi secara tuntas. Namun ironisnya beberapa kasus korupsi yang dilaporkan masih belum sampai final karena adanya dugaan mafia hukum.
“Korupsi masih menjadi tantangan yang besar, bahkan menunjukkan indikasi kuat adanya mafia hukum yang melemahkan proses penegakan keadilan sehingga penindakan kasus korupsi masih terkesan tebang pilih” Ujar Trijanto dalam orasinya.
KRPK menyampaikan beberapa desakan saat melakukan aksi demo di Kejaksaan Negeri Kota Blitar. Salah satunya terkait dengan laporan dugaan korupsi aset Pemerintah Kota Blitar mengenai pengelolaan aset pemerintah tahun 2023. Ini termasuk mesin dan peralatan yang tidak dapat ditemukan atau tercatat berlebihan. Selain itu, terdapat selisih besar antara jumlah PJU dengan potensi kerugian negara yang mencapai lebih dari 48 milyar rupiah.
Kedua, terkait dengan laporan dugaan korupsi pengelolaan dana hibah KONI Kota Blitar senilai 5,25 milyar. Ketiga, laporan dugaan korupsi terkait dengan PJU Kota Blitar dengan potensi kerugian 2,48 milyar. Dan terakhir terkait dengan laporan dugaan korupsi belanja hibah badan, lembaga atau organisasi tentang penyaluran hibah yang tidak memenuhi syarat administrasi penerima.
Trijanto dan peserta aksi demo dalam memperingati hari anti korupsi tersebut meminta agar Kejaksaan Negeri Kota Blitar untuk segera mengusut secara tuntas laporan dugaan korupsi tersebut. Salah satunya dengan meminta perwakilan dari Kejaksaan Kota Blitar untuk menandatangani pakta integritas untuk berkomitmen dalam pemberantasan korupsi. Penandatangan pakta integritas tersebut dilakukan oleh Kasi Intel Kejaksaan Negeri Blitar Prabowo di selembar kain putih yang di bentangkan oleh para pendemo.
Kasi Intel Kejari Kota Blitar, Prabowo Saputro, menyampaikan apresiasi atas dukungan KRPK dan FMR dalam mengawal pemberantasan korupsi di Kota Blitar.
“Evaluasi ini penting bagi kami untuk segera menuntaskan penanganan perkara tindak pidana korupsi,” ujar Prabowo.
Sedangkan saat di Kejaksaan Kabupaten Blitar para pendemo mendesak agar beberapa dugaan kasus korupsi segera untuk ditindak lanjuti. Diantaranya terkait dengan laporan dugaan korupsi dana hibah yang penerimanya tidak menyerahkan LPJ dan dana dialokasikan ke organisasi yang tidak aktif dengan potensi kerugian sebesar 6,25 milyar rupiah.
Kedua, terkait dengan laporan dugaan korupsi PJU senilai 2,48 milyar. Ketiga, laporan dugaan korupsi dana hibah BOS Satdiknas Swasta dengan potensi kerugian sekitar 13.37 milyar rupiah.
Keempat, laporan dugaan korupsi pencatatan ganda asset kendaraan Kabupaten Blitar sebanyak 197 kendaraan. Kelima, dugaan korupsi realisasi belanja modal tanah Kabupaten Blitar untuk pembebasan yang tidak sesuai dengan semestinya dengan kerugian 432 juta rupiah. Dan terakhir dugaan dana hibah parpol dengan kerugian 2,09 milyar.
KRPK mendesak Kejaksaan Negeri Kota dan Kabupaten Blitar segera mempercepat penanganan kasus korupsi yang telah dilaporkan. Mereka juga meminta kejaksaan menjunjung tinggi prinsip transparansi dan akuntabilitas pada peringatan Hari Anti Korupsi ini. (**)
